Sedikit dari kita yang tahu setiap tanggal 15 Januari adalah hari Dharma Samudra, hanya sedikit yang mengetahui 6,7 juta ton ikan dihasilkan dan ditangkapan dari wilayah laut Indonesia pertahun. Hanya sedikit dari kita yang memahami bagaimana memanfaatkan luas wilayah laut Indonesia yang mencapai 5,8 juta kilometer persegi untuk kesejahteraan bangsa dan negara ini.

Sedikit dari kita yang tahu bahwa Ir. Djoeanda PM (Perdana Menteri) terakhir pada masa sistim perlementer yang berasal dari non – partai, yang berhasil mendeklarasikan bahwa Indonesia ini adalah negara kepulauan (archipelagic state) tetapnya 13 Desember 1957 dan disahkan oleh PBB pada1982 yang ditanda tangani oleh 117 negara.

Sedikit dari kita yang tahu delapan puluh persen dari kapal 7.000 kapal perikanan di laut nusantara, dimiliki asing. Sedikit dari kita yang tahu dan mau bersusah payah untuk mengetahui data bahwa 150 kapal perang TNI AL 1/3 masih dalam perawatan. Juga hanya empat puluh persen kapal layak pakai (Kompas, 5/10/08).

Character Bangsa

Memakai pendekatan historis bila sedang mengkaji masalah character bangsa, akan menyajikan alam kesadaran, dan akhir-akhrnya menciptakan kearifan (wisdom) dalam menatap keadaan ini. Berawal dari hipotesis, belum bisa kita terbebas seratus persen dalam konteks ini, dari negeri Belanda dalam melihat realitas yang ada, bahwa kita negeri ini bukan negeri bahari.

Pada awal hegemoninya Belanda langsung mengolah daratan, atau tepatnya 1930-an terhadap nusantara, bertujuan guna mengembalikan atau mensejahterakan negerinya dengan motto yang dikenal – sistim ekonomi kapitalis “modal sedikit untung sebesar-besarnya”, walaupun menginjak Hak Asasi Manusia. Namun bisa jadi Belanda mengadopsi paham ekonomi abad ke XVIII yakni berkembangan paham fisiokrasi yakni suatu paham yang dipelopori oleh Quesnay yang berpandangan bahwa tanah (baca : daratan) satu-satunya sumber kekayaan. (Asvi Warman Adam : 1994). Namun tidakkah kita sadar baru sebentar terjadi putar haluan Belanda terhadap realitas negeri ini.

Ide – ide daratan segalanya mulai luntur atau bergeser, dengan pemahaman bahwa realitas daerah dudukannya memang negeri bahari. Dalam sejarahnya di saat masih tergopoh-gopoh dalam masalah ekonomi, negeri induk membiarkan atau mepermudah berdirinya maskapai pelayaran swasta yakni Nederlandsch Handel Maatschappij (NHM) beroperasi. Di kawasan pantai barat Sumatera tepatnya NHM dari Singkel hingga Inderapura, perusahaan inilah yang memonopoli seluruh pelayaran, kopi, emas ke luar daerah pedalaman Sumatera sampai membuka cabang di pedalaman Sumatera’s Westkust seperti Pajakumbuh. (G. Asnan : 2006).

Hal inilah yang kurang atau tidak disadari, dan dimengerti oleh pemimpin bangsa dari dulu sampai saat ini, sehingga potensi yang ada juga takdir sebagai negeri kepulauan, tidak dimanfaatkan – tidak begitu halnya bangsa asing.

Tiga Syarat

Dalam menjawab masalah bagaimana mewujudkan mimpi jaya di laut (Jelasveva Jayamahe) ada tiga syarat sebenarnya yang bisa dan harus dilakukan. Pertama, adanya perhatian pemerintah pada masalah kelautan, bukan hanya semboyan belaka, saat pemilu atau kampanye di daerah pesisir dengan “nenek moyang seorang pelaut”, “kita bangsa bahari” dan sebagainya. Wujud dari perhatian pemerintah tentu diharapkan dari segi dana. Jangan, dari tahun ke tahun dana makin minim. Tahun ini saja presiden SBY masih memakai jargon doeloe, untuk menekan anggaran pertahanan sehingga sector pertahanan hanya mendapat alokasi senilai 35 truliyun sebagai realisasi anggaran pertahanan 2009 (kompas 9/10/08).

Dengan aliran dana yang memadai, maka akan dibangun banyak museum TNI AL yang menceritakan bagaimana perjalanan panjang dari “raja laut Indonesia” dan tentunya menjaga dan sebagai identitas, nantinya sebagai kenangan kegagahan armada laut Indonesia dalam menjaga negeri ini, dan yang terpenting bermanfaat untuk masyarakat luas. Layaknya TNI AU juga mempunyai Museum Karbol Akedemi Angkutan Udara (AAU) di Yogyakarta salah satunya yang diresmikan dihari HUT TNI ke-62. Tentu yang tidak kalah penting yakni harus adanya pelabuhan – pelabuhan yang layak. Bisa jadi hari Dharma Samudra sekarang ini, TNI AU juga akan membangun museum di daerah-daerah syarat makna dan perjuangan.

Milihat situasi di Indonesia ini dalam sejarah panjangnya memang selalu serba dilema. Mau pilih senjata atau beras (the guns or butter). Di setiap situasi persis bersamaan – ada dua hal yang penting dan harus dipilih satu diantaranya. Ibarat mendapat buah simalakama, diambil A, B hilang, dipilih B, A lenyap. Mau apalagi dan pilih yang mana.

Kedua, perlunya sikap profesional dari alat negara khususnya TNI AL. Walaupun tahun lalu anggaran lebih besar dari tahun 2009 ini, namun bukan satu alasan yang objektif bila mengorbankan harga diri NKRI di mata negara-negara tetangga ataupun dunia. Dengan kesadaran adanya “penyakit menahun” pada anggaran pertahanan, tak jadi alasan lagi kekurangan alutsista, berbanding dengan meningkatnya penjarahan terhadap kekayaan alam laut, yang membuat kita rugi triliyunan. Dampak yang nyata jelas terlihat di pesisir setiap hari, dimana pelaut kita hanya bisa menelan air ludah, tak ada ikan lagi yang akan diambil.

Ketiga yang paling penting yakni perlu jiwa dan mental besar untuk melahirkan atau mewujudkan cita-cita menjadi raja laut. Di samping juga mimpi yang akan membuat kita terbakar – untuk maju dalam mewujudkan tentunya. Ibarat permainan bola, hanya bermodal seluruh pemain skill prima, kekompakan tim solid, dan di luar semua itu kesejahteraan pemain terjamin, namun mental juara tak ada, ditambah mimpi untuk membanggakan negeri nilih, maka dengan sedikit pressure (tekanan) dari tim lawan, maka semua tim kocar-kacir, banyak kesalahan dan menyalahkan antara satu dan lainnya, al-hasil sedikit kritik dibilang anti.

Sebenarnya secara historis setelah kosensus, kita bisa bercermin kepada sejarah Indonesia abad VII – XIII lewat kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Pada konteks ini bisa dikatakan bahwa Sriwijaya adalah kerajaan maritim yang menguasai nusantara pertama kali terfokus pada daerah di bagian barat hingga tanah semenanjung, Malaysia, (kompas, 5/10/08).

Sebenarnya, bila dilihat secara mendalam tiga cara mewujudkan mimpi laksana tigo tungku sajarangan (baca : tiga tungku baru untuk memasak) yang satu membutuhkan yang lain untuk bergerak dan berkreasi sempurna. Pemerintah adalah satu instrument penting untuk melenyapkan mitos di masyarakat desa bahwa laut itu pemisah – selat itu pemutus dan sebagainya. Bukan dengan jalan penebaran planflet, iklan atau sebagainya bahwa kita negara bahari, tetapi berusaha untuk mencukupi kebutuhan anggaran. Akhirnya kita bisa berdiri tegak dan dihargai tetangga ataupun di mata dunia.

*** Penulis adalah Mahasiswa Ilmu Sejarah