Oleh : Rudi Hartono ***

Masyarakat masih menunggu bagaimana SBY- Boediono meramu rumusan tentang siapa dan dari mana saja seseorang yang pantas dan layak menjadi menteri-menterinya. Salah satu indikator pertama akankah presiden dan wapres terpilih akan  mewujudkan janji-janji dalam mensejahterakan rakyat dan menciptakan keamanan adalah dibentuknya kabinet berdasarkan kepentingan umum.

23 partai politik (parpol) yang menjadi koalisi pendukung kubu Cikeas jelas menjadi batu sandungan besar, bila sosok pemimpin kuat tak hadir, maka kabinet balas budi akan menghiasi kabinet lima tahun mendatang. Dan kabinet pelangi nan gemuk sulit dihindari lagi.

Memang sewaktu SBY melakukan klarifikasi tentang sudah beredarnya nama-nama calon pembantunya kelak, sudah memberikan isyarat bahwa sosok yang berdedikasi tinggi, menguasai masalah adalah kriteria pemilihan, namun tak memberikan isyarat terjadinya perampingan kabinet agar kinerja makin efektif dan efisien.

Sehingga bayangan kelam tentang dampak kabinet pelangi akan menghantui. Hidden mission (misi terselubung) dari menteri-menteri usungan parpol jelas menjadi maslah klasik, misi terselubung tersebut jelas bertujuan untuk mengibarkan bendera partai untuk kepentingan sesaat, lima atau beberapa tahun ke depan sehingga yang namanya mendahulukan kepentingan umum di atas segalanya, menjadi lips service semata.

Inilah resiko demokrasi, tidak ada satu pun yang bebas nilai, kepentingan, individu dan golongan di atas segala-galanya dan komunikasi poliitik (tawar-menawar politik) terjadi secara vulgar menjadi rahasia umum. Jadi terlampau berharap bila menginginkan kesejateraan dan keamanan hanya kepada satu atau dua orang saja. Lalu pertanyaannya bagaimana memperkecil efek negatif kabinet pelangi nan gemuk tersebut.

Sebenarnya tidak hanya dibutuhkan pemimpin kuat untuk mengurangi resiko ini, tetapi pemimpin yang mampu menganalisis secara tepat, siapa saja dari parpol pendukung yang mempunyai loyalitas tinggi terhadap kepentingan umum yang jelas sejalan dengan janji-janji kampanye presiden dan wapres menjadi kriteria pemilihan. Ditambah pada hakikatnya sewaktu ia ditunjuk menjadi menteri ia bertanggungjawab kepada presiden semata bukan kepada partainya.

Bila didapatkan anggota-anggota kabinet yang seperti demikian bukan saja secara khusus membanggakan presiden dan wapres tetapi juga mengharumkan nama parpol dimana anggota ini berasal sehingga bendera partai pun akan berkibar dengan sendirinya.

Untuk itu semua, memang sulit dan bukan pekerjaan yang gampang,  namun sikap apatis terhadap sesuatu masalah tidak selayaknya dikembangkan karena toh belajar dari pengalaman (sejarah) pada masa kabinet-kabinet terdahulu baik disaat Gus Dur dan Megawati dan SBY bersama JK kabinet pelangi kental terasa, namun di tengah-tengah semua itu yang namanya program-program pro-rakyat yang dijalankan dan menuai hasil yang positif bagi masyarakat banyak.

Akhirnya kepada SBY-Boediono ini saatnya untuk merealisasikan semua janji-janji disaat kampanye, sekarang bukan ajang cari simpati, empati dan lain sebagainya, yang terpenting dan yang dibutuhkan rakyat adalah kesejahteraan dan keamanan yang sebenarnya dari awal kemerdekaan sampai 64 tahun kemerdekaan masih sama dan tak pernah berubah.  Akankah itu akan hadir, mudah-mudahan.

*** Mahasiswa Ilmu Sejarah Unand, Padang.

Trackback URI | Comments RSS