Oleh : Rudi Hartono ***

Tidak dapat dipungkuri bahwa meledaknya bom di hotel JW Marriott dan di Ritz Carlton, membuat banyak orang mulai bertanya-tanya dan kembali was-was dalam beraktivitas. Bagaimana tidak, hotel yang dikenal mempunyai tingkat keamanan yang superketat bobol juga.

Mulai dipertanyakan lagi tentang keamanan yang sebenarnya hak dasar dari manusia adalah salah satu tujuan utama dari para teroris. Ujung dari semua ini mereka menginginkan terganggunya perekonomian negara lalu berimbas kepada perekonomian rakyat atau pun sebaliknya. Dan hulu dari semua itu berasal dari hancurnya tingkat kepercayaan terhadap keamanan yang beberapa tahun ini mulai memperlihatkan hasil positif.

Ada dua cara yang sebenarnya yang harus mulai diperbaiki dan dipupuk untuk melawan aksi teroris ini. Pertama dan hal yang terpenting, kembangkanlah bagi setiap individu dalam dirinya sikap optimistis. Sikap optimistis ini harus dijaga, dikembangkan dan disebarkan ke semua masyarakat.

Hanya dengan hadirnya sikap optimistis bahwa kita dapat melalui cobaan ini dengan tenang dan sabar, sehingga dengan sendirinya kita memperlihatkan bahwa kita bersatu dan tidak berpecah-belah dalam melawan musuh dunia ini.

Harapan tentang terungkapnya kasus ini menjadi hal yang sangat penting untuk memperlihatkan kesungguhan hati dalam melawan teroris. Buah dari sikap inilah yang melahirkan cara kedua yakni adanya sinergi aparat yang berwenang dengan masyarakat dalam mencegah aksi berikutnya.

Bila aparat formal seperti BIN, Densus 88 yang telah mempunyai jaringan tersebar sampai ke pelosok negeri bersatu dengan masyarakat, maka dampak positifnya akan cepat dirasakan.

Sikap pro-aktif dari masyarakat ini sebenarnya, belum atau paling kurang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Terkesan sebelumnya, aparat hanya bekerja sendiri karena ini memang tugas dan kewajiban.

Bukankah menjaga keamanan dan dapat berusaha dalam memenuhi kebutuhan adalah kewajiban dan hak dasar dari setiap masyarakat, oleh sebab itulah, maka setiap individu yang mempunyai hak dan kewajiban wajib menjaga itu semua.

Perpaduan apik dua komponen kekuatan bangsa ini, akan membuat para teroris hilang akal lalu putus asa karena setiap gerak-gerik akan selalu diawasi dan dipantau. Dengan dua cara inilah sebenarnya aksi terorisme bisa dihentikan atau paling kurang dapat diperkecil volume aksinya.

Hal yang perlu diingat bahwa terorisme adalah aksi biadab yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi tertentu. Dan aksi ini tidak bisa dihubungkan dengan agama mana pun terlepas dari hasil pengungkapan pihak terkait.

Karena tidak ada satu agama pun di dunia ini yang menghalalkan nyawa orang tak bersalah melayang begitu saja. Apa lagi bila dihubungkan dengan masalah politik praktis.

Akhirnya dengan melibatkan masyarakat yang sebenarnya mempunyai hak dan kewajiban dalam menjaga tumpah darahnya Indonesia bukanlah hal yang melanggar konstitusi karena sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945 Pasal 30.

Dengan ini semua kita dapat kembali serius dalam mewujudkan cita-cita mulia dari bangsa ini diantaranya memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa yang telah digariskan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Semoga.

*** Mahasiswa Ilmu Sejarah, Unand Padang.

Oleh : Rudi Hartono ***

Salah satu tujuan utama terorisme adalah menghancurkan iklim perkonomian dan keamanan nasional yang cukup baik belakangan ini. Beberapa hari lalu teroris kembali melakukan aksi untuk mencapai tujuannya. Akhirnya selalu orang yang tak bersalah menjadi korban. Objeknya sekarang yaitu dua hotel yang memiliki tingkat keamanan terbaik di Indonesia.

Hal yang dilakukan segera bukan saja menangkap dan menghukum pelaku sesuai dengan perbuatannya, namun mengembalikan hak paling dasar dari masyarakat yakni rasa aman dalam mencapai atau meraih kehidupan yang layak ditambah memutus mata rantai terorisme.

Terorisme tidak identik dengan agama karena setiap agama tidak akan membenarkan nyawa tak berdosa melayang begitu saja, sedangkan terorisme sebaliknya karena itulah sebabnya teroris menjadi musuh dunia.

Memang sebelas tahun pasca runtuhnya Orde Baru aksi terorisme di Indonesia, makin subur dan berkembang pesat. Berbagai aksi terorisme bertujuan ingin merenggut kedamaian dan ketentraman terlihat jelas.

Namun yang perlu diperhatikan yakni bagaimana modus dan trik dari para teroris, makin canggih dalam mengelabui dan mengakali pihak keamanan. Tetapi yang anehnya beberapa kali pihak keamanan kita terbukti “kalah cepat”.

Ironinya, seolah kita tidak belajar dari sejarah. Padahal guru yang paling bijaksana adalah pengalaman sendiri. Kita masih berputar-putar pada pemulihan dan pengungkapan pasca kejadian, ditambah pencegahan semu dengan cara menambah kuantitas pihak keamanan, menambah alat yang supercanggih dan lain-lain.

Dan menumpuk semua masalah ke pundak yang berwenang. Memang Polri, Detaseman Khusus 88, BIN mempunyai keahlian memadai dengan jaringan yang tertata dan berpengalaman, ditambah sudah memperlihatkan hasil yang membanggakan dalam memutus mata rantai terorisme, namun semua itu belum cukup karena dari pengalaman beberapa tahun ke belakang, selalu terorisme “maju selangkah” dari pihak keamanan.

Untuk itulah, dibutuhkanlah sebuah cara yang ampuh dalam pemberantasan terorisme. Cara ini bukan saja berguna dalam menghilangkan lahan produktif lahirnya teroris, namun mampu memberikan rasa putus asa teroris, karena masyarakat berperan pro-aktif dalam mencegah aksi terorisme. Dengan pro-aktifnya masyarakat maka membuat para teroris sulit bergerak.

Keproaktifan masyarakat akan berbuah informasi berharga kepada pihak terkait yang mempunyai wewenang dalam menindak bila ditemukan kegiatan-kegiatan, ataupun gerakan yang diduga mengganggu stabilitas negeri dan merugikan banyak pihak.

Kerja sama antara pihak formal dan informal inilah yang perlu disosialisasikan dikembangkan dengan berbagai cara. Karena sesungguhnya cara inilah yang kurang dan belum diberdayakan secara maksimal dalam pemberantasan aksi terorisme.

Pasal 30 UUD 1945 sebenarnya telah mengariskan bahwa ada hak dan kewajiban setiap warga negara ikut serta membela negara dari serangan apapun termasuk terorisme.

Akhirnya dengan hal ini, bukan saja membuat negeri ini aman dan iklim ekonomi baik sehingga dapat mengobati penyakit klasik bangsa ini, namun jauh dari itu sebenarnya kita telah menjalankan apa yang digariskan oleh Pembukaan Undang- Undang Dasar alinea keempat yakni dapat melindungi segenap bangsa Indonesia. Semoga.

*** Mahasiswa Ilmu Sejarah, Unand Padang.

Oleh : Rudi Hartono ***

.

Banyak yang berpendapat bahwa hanya pemilihan legistatif dan pemilihan RI 1 dan 2 yang sudah berlalu beberapa hari ini adalah akhir dari serangkaian pesta rakyat sekali lima tahun ini. Namun, bagi kita yang sudah mengerti esensi dari berdemokrasi, maka menjaga hasil pilpres adalah salah satu instrumen vital yang wajib dijaga, dilindungi dan diawasi oleh segenap kekuatan bangsa.

Hasil pilpres adalah representrasi dari suara tuhan, vox populi vox dei (suara rakyat adalah suara tuhan). Jadi bila suara tuhan ini diselewengkan yang diwakili oleh suara rakyat, maka akan jadi apa bangsa ini?

Terlepas dari siapa yang menang, sekali atau dua putaran dan banyaknya dugaan kecurangan, namun menjaga hasil pilpres adalah kewajiban segenap bangsa. Dan ini tentu menjadi sebuah warisan berpolitik yang berharga dalam berdemokrasi bagi generasi selanjutnya sehingga sejarah yang ditinggalkan bisa menjadi referensi terdepan dan akurat.

Bila hasil pilpres tidak dijaga sebagaimana selayaknya, maka kejadian ini jelas mencederai sistem demokrasi yang ke-11 tahun yang sudah dijaga dengan berbagai tantangan dan resiko yang telah dihadang.

Tentu, pujian dan penghargaan dari bangsa lain sebagai “negeri mayotitas muslim yang sukses menggelar demokrasi” bukan membuat kita berbangga dan lupa daratan. Namun dibalik itu semua, tersimpan sebuah tanggung jawab besar bagi bangsa ini untuk menjaga dan mengembangkan demokrasi ke depan.

Menurut Ulf Sundahussen sistem demokrasi mengandung dua prinsip: kekebasan dan persamaan (Tamrin : 2005). Prinsip ini tidak hanya kita lihat secara linear namun ini bisa menjelaskan bahwa kita bisa menjaga dan melindungi sistem ini dengan segenap kemampuan yang kita punya lewat dua prinsip dasar demokrasi ini.

Dalam keadaan ini ada baiknya kita mengembangkan sikap kritis. Sikap kritis di sini mengisyaratkan sebuah usaha yang pro-aktif dari setiap warga negara dalam menjaga, melindungi dan menggiring hasil pilpres bukan menjadi warga negara yang re-aktif, selalu menunggu dan menunggu.

Dan tentunya, usaha menjaga hasil pemilu pilpres tidak kita tempuk ke pundak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat atau Daerah. Memang KPU sebagai pihak atau institusi resmi yang mempunyai wewenang khusus yang telah diatur dan dikuatkan oleh undang-undang no 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan pemilu, namun kita sebagai orang warga negara yang baik mempunyai kewajiban menjaga, melindungi dan mengawasi itu semua.

Akhirnya dengan segenap kekuatan bangsa, kita tidak hanya larut dan terbuai dengan pujian dan penghargaan dari bangsa lain, namun esensi dari berdemokrasi yakni menjaga suara rakyat dalam pilpres dapat tercapai. Semoga.

*** Mahasiswa Ilmu Sejarah

Oleh : Rudi Hartono ***

Terlepas dari makin baiknya hasil debat capres putaran kedua, dan mulai terlihat perbedaan gagasan antarsatu dan lain. Namun tidak dapat disembunyikan dan dipungkiri masih adanya kekecewaan tentang belum hadirnya suatu forum mampu membedah program capres yang akan terpilih secara dalam.

Idealnya debat bukan hanya menghadirkan tiga pasangan capres, penyampaian visi, misi dan program aksi ke depan bila terpilih, namun lebih dari itu, mampu menghadirkan suatu pencerahan, pembelajaran politik bagi semua masyarakat Indonesia yang akan memilih sehingga muara dari semua itu mampu merangsang lahir dan bertambahnya para pemilih rasional baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Debat ketiga ada baiknya, perlu sebuah gebrakan radikal yang tujuannya sesuai dengan substansi dari debat itu sendiri. Dan untuk itu perlu terjadi pertambahan dan perubahan format debat diantaranya. Pertama, perlu pemangkasan waktu. Ini bukan hanya tentang pemangkasan waktu penyampaian visi capres, namun yang terpenting waktu jedah yang selalu dikritik dan wajib dipotong pendek sehingga waktu tersebut dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk melihat secara jernih mana capres yang berkualitas disamping substansi dari debat terpenuhi.

Kedua, hadirkanlah seorang ataupun dua orang tamu istimewa sebagai sosok rahasia yang nanti bertugas mengejar jawaban-jawaban para kandidat saat dijajal pertanyaan yang sifatnya standar oleh moderator, sehingga makin menggali, mengekplorasi visi, misi, program-program aksi capres.

Diharapkan tamu istimewa ini diberi waktu yang lebih luas oleh moderator dari perubahan pertama untuk mengejar visi, misi, program-program putra-putri terbaik bangsa. Tentu tamu harus dirahasiakan dan dijaga kerahasiaannya sampai debat berjalan sehingga terlepas dari tekanan para capres ataupun tim sukses capres.

Kita dapat bercermin dari debat capres di Amerika Serikat. Moderator debat capres diberikan kepada seorang wartawan yang mempunyai rekam jejak dan reputasi yang tak perlu dipertanyakan lagi sehingga ia mampu menggali, mengekplorasi visi, misi dan program aksi yang kongkret dari capres (Sindo, 30 Juni 09).

Tentu kita tak perlu mencontoh seratus persen format debat capres Amerika. Siapapun boleh, profesi apapun bisa. Namun yang terpenting ia mampu menghadirkan hakikat dari debat capres seutuhnya.

Hasil dari dua perubahan itu, bukan hanya menghadirkan tontonan, pembelajaran politik yang mendidik dari putra-putri terbaik bangsa tentang cara berdemokrasi yang baik namun secara substansi debat sebagai referensi para pemilih hadir dan makin merangsang lahir dan berkembangnya para pemilih rasional.

Dengan demikian ke depan muara dari debat capres, makin besarnya kuantitas dan kualitas para pemilih rasional yang terlepas dari alasan-alasan primodial untuk menjatuhkan pilihannya. Semoga.

*** Mahasiswa Ilmu Sejarah Unand, Padang.