Oleh : Rudi Hartono ***

Masyarakat masih menunggu bagaimana SBY- Boediono meramu rumusan tentang siapa dan dari mana saja seseorang yang pantas dan layak menjadi menteri-menterinya. Salah satu indikator pertama akankah presiden dan wapres terpilih akan  mewujudkan janji-janji dalam mensejahterakan rakyat dan menciptakan keamanan adalah dibentuknya kabinet berdasarkan kepentingan umum.

23 partai politik (parpol) yang menjadi koalisi pendukung kubu Cikeas jelas menjadi batu sandungan besar, bila sosok pemimpin kuat tak hadir, maka kabinet balas budi akan menghiasi kabinet lima tahun mendatang. Dan kabinet pelangi nan gemuk sulit dihindari lagi.

Memang sewaktu SBY melakukan klarifikasi tentang sudah beredarnya nama-nama calon pembantunya kelak, sudah memberikan isyarat bahwa sosok yang berdedikasi tinggi, menguasai masalah adalah kriteria pemilihan, namun tak memberikan isyarat terjadinya perampingan kabinet agar kinerja makin efektif dan efisien.

Sehingga bayangan kelam tentang dampak kabinet pelangi akan menghantui. Hidden mission (misi terselubung) dari menteri-menteri usungan parpol jelas menjadi maslah klasik, misi terselubung tersebut jelas bertujuan untuk mengibarkan bendera partai untuk kepentingan sesaat, lima atau beberapa tahun ke depan sehingga yang namanya mendahulukan kepentingan umum di atas segalanya, menjadi lips service semata.

Inilah resiko demokrasi, tidak ada satu pun yang bebas nilai, kepentingan, individu dan golongan di atas segala-galanya dan komunikasi poliitik (tawar-menawar politik) terjadi secara vulgar menjadi rahasia umum. Jadi terlampau berharap bila menginginkan kesejateraan dan keamanan hanya kepada satu atau dua orang saja. Lalu pertanyaannya bagaimana memperkecil efek negatif kabinet pelangi nan gemuk tersebut.

Sebenarnya tidak hanya dibutuhkan pemimpin kuat untuk mengurangi resiko ini, tetapi pemimpin yang mampu menganalisis secara tepat, siapa saja dari parpol pendukung yang mempunyai loyalitas tinggi terhadap kepentingan umum yang jelas sejalan dengan janji-janji kampanye presiden dan wapres menjadi kriteria pemilihan. Ditambah pada hakikatnya sewaktu ia ditunjuk menjadi menteri ia bertanggungjawab kepada presiden semata bukan kepada partainya.

Bila didapatkan anggota-anggota kabinet yang seperti demikian bukan saja secara khusus membanggakan presiden dan wapres tetapi juga mengharumkan nama parpol dimana anggota ini berasal sehingga bendera partai pun akan berkibar dengan sendirinya.

Untuk itu semua, memang sulit dan bukan pekerjaan yang gampang,  namun sikap apatis terhadap sesuatu masalah tidak selayaknya dikembangkan karena toh belajar dari pengalaman (sejarah) pada masa kabinet-kabinet terdahulu baik disaat Gus Dur dan Megawati dan SBY bersama JK kabinet pelangi kental terasa, namun di tengah-tengah semua itu yang namanya program-program pro-rakyat yang dijalankan dan menuai hasil yang positif bagi masyarakat banyak.

Akhirnya kepada SBY-Boediono ini saatnya untuk merealisasikan semua janji-janji disaat kampanye, sekarang bukan ajang cari simpati, empati dan lain sebagainya, yang terpenting dan yang dibutuhkan rakyat adalah kesejahteraan dan keamanan yang sebenarnya dari awal kemerdekaan sampai 64 tahun kemerdekaan masih sama dan tak pernah berubah.  Akankah itu akan hadir, mudah-mudahan.

*** Mahasiswa Ilmu Sejarah Unand, Padang.

Oleh : Rudi hartono ***

Harus diakui bahwa budaya feodal masih ada di tengah-tengah kehidupan kita atau paling tidak budaya feodal yang ada pada masa Orde baru (Orba) masih melekat kuat pada bangsa ini (Fadlillah, 2006).Politik balas budi, patron-client, asal bos senang, dan masih banyak lagi masih kita ditemui secara nyata.

Sepertinya memang, sebelas tahun reformasi masih menyisakan pekerjaan rumah yang berat, karena semua masalah ini bersumber pada karakter sebuah bangsa. Jadi pekerjaan yang selayaknya diprioritaskan adalah bagaimana merubah karakter budaya bangsa.

Namun  semua itu, membutuhkan waktu yang tak sedikit. Terlebih para pemimpin di Indonesia yang diharapkan memberikan contoh bagaimana karakteristik dari bangsa atau negara yang menjunjung tinggi kebebasan dan persamaan.  terdidik dan bergelimang dalam budaya Orba masih mengadopsi budaya mau “menjajah bangsa sendiri”.

Secara psikologi memang sulit dan membutuhkan waktu untuk melepaskan budaya atau pun karakter seseorang yang dibentuk oleh bangsanya sendiri, sehingga terlalu berharap kita melihat bahwa lima atau pun sepuluh tahun ke depan kita bisa melihat hadirnya budaya yang merdeka secara nyata dan menghadirkan makna atau arti seutuhnya dari kemerdekaan.

Tentu keadaan ini menghadirkan sebuah pertanyaan sederhana apakah tidak ada harapan lagi untuk merubah karakter budaya bangsa sehingga budaya bangsa ini mampu mendorong terwujudnya kesejahteraan dan keamanan. Untuk menjawab pertanyaan sederhana ini, dibutuhkan pertama, generasi baru (pemuda/pemudi) yang menjadi actor atau agen perubahan ke arah lebih baik.

Pemuda inilah yang akan menyebarkan budaya baru yang berdasarkan pada keterbukaan dan persamaan hak bagi setiap masyarakat. Pemuda inilah yang akan mencongkel budaya yang telah berurat, berakar. Terlebih suka tidak suka, mau tidak mau pemuda adalah generasi penerus dari bangsa ini ke depan yang perlu disiapkan.

Tetapi sebelum hadirnya generasi baru, maka hal yang paling penting untuk menghadirkan generasi baru atau seperti ucapan Taufik Abdullah manusia yang telah “tercerabut dari akar budaya” feodal yakni adanya sebuah institusi yang bertujuan mencerdaskan dan mencerahkan para penerus bangsa ini.  Institusi ini berkewajiban menyadarkan para penerus bangsa bahwa dia yang akan merubah haluan negeri ini ke depan dan mampu mewujudkan cita-cita negara Indonesia.

Di institusi inilah dikembangkan bagaimana bentuk dan implementasi dari sistem demokrasi yang menjunjung tinggi suara mayotitas di atas segalanya. Di institusi inilah dibentuk sosok pemimpin kuat.  Institusi yang akan menciptakan sebuah mental budaya baru yang membangun bagi generasi penerus bahwa kreatifitas kunci dari segalanya dan berkerja keras adalah jalannya.

Akhirnya merubah karakter bangsa sebenarnya bukan hal yang baru yang disuarakan untuk mencapai atau menciptakan kesejateraan namun penulis berharap bahwa proses ini perlu dilanjutkan dan harus berkesinambungan agar tujuan mulia dari bangsa dan negara Indonesia bisa tercapai. Semoga.

*** Mahasiswa Ilmu Sejarah, Unand Padang.

Oleh : Rudi Hartono ***

Tidak dapat dipungkuri bahwa meledaknya bom di hotel JW Marriott dan di Ritz Carlton, membuat banyak orang mulai bertanya-tanya dan kembali was-was dalam beraktivitas. Bagaimana tidak, hotel yang dikenal mempunyai tingkat keamanan yang superketat bobol juga.

Mulai dipertanyakan lagi tentang keamanan yang sebenarnya hak dasar dari manusia adalah salah satu tujuan utama dari para teroris. Ujung dari semua ini mereka menginginkan terganggunya perekonomian negara lalu berimbas kepada perekonomian rakyat atau pun sebaliknya. Dan hulu dari semua itu berasal dari hancurnya tingkat kepercayaan terhadap keamanan yang beberapa tahun ini mulai memperlihatkan hasil positif.

Ada dua cara yang sebenarnya yang harus mulai diperbaiki dan dipupuk untuk melawan aksi teroris ini. Pertama dan hal yang terpenting, kembangkanlah bagi setiap individu dalam dirinya sikap optimistis. Sikap optimistis ini harus dijaga, dikembangkan dan disebarkan ke semua masyarakat.

Hanya dengan hadirnya sikap optimistis bahwa kita dapat melalui cobaan ini dengan tenang dan sabar, sehingga dengan sendirinya kita memperlihatkan bahwa kita bersatu dan tidak berpecah-belah dalam melawan musuh dunia ini.

Harapan tentang terungkapnya kasus ini menjadi hal yang sangat penting untuk memperlihatkan kesungguhan hati dalam melawan teroris. Buah dari sikap inilah yang melahirkan cara kedua yakni adanya sinergi aparat yang berwenang dengan masyarakat dalam mencegah aksi berikutnya.

Bila aparat formal seperti BIN, Densus 88 yang telah mempunyai jaringan tersebar sampai ke pelosok negeri bersatu dengan masyarakat, maka dampak positifnya akan cepat dirasakan.

Sikap pro-aktif dari masyarakat ini sebenarnya, belum atau paling kurang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Terkesan sebelumnya, aparat hanya bekerja sendiri karena ini memang tugas dan kewajiban.

Bukankah menjaga keamanan dan dapat berusaha dalam memenuhi kebutuhan adalah kewajiban dan hak dasar dari setiap masyarakat, oleh sebab itulah, maka setiap individu yang mempunyai hak dan kewajiban wajib menjaga itu semua.

Perpaduan apik dua komponen kekuatan bangsa ini, akan membuat para teroris hilang akal lalu putus asa karena setiap gerak-gerik akan selalu diawasi dan dipantau. Dengan dua cara inilah sebenarnya aksi terorisme bisa dihentikan atau paling kurang dapat diperkecil volume aksinya.

Hal yang perlu diingat bahwa terorisme adalah aksi biadab yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi tertentu. Dan aksi ini tidak bisa dihubungkan dengan agama mana pun terlepas dari hasil pengungkapan pihak terkait.

Karena tidak ada satu agama pun di dunia ini yang menghalalkan nyawa orang tak bersalah melayang begitu saja. Apa lagi bila dihubungkan dengan masalah politik praktis.

Akhirnya dengan melibatkan masyarakat yang sebenarnya mempunyai hak dan kewajiban dalam menjaga tumpah darahnya Indonesia bukanlah hal yang melanggar konstitusi karena sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945 Pasal 30.

Dengan ini semua kita dapat kembali serius dalam mewujudkan cita-cita mulia dari bangsa ini diantaranya memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa yang telah digariskan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Semoga.

*** Mahasiswa Ilmu Sejarah, Unand Padang.

Oleh : Rudi Hartono ***

Salah satu tujuan utama terorisme adalah menghancurkan iklim perkonomian dan keamanan nasional yang cukup baik belakangan ini. Beberapa hari lalu teroris kembali melakukan aksi untuk mencapai tujuannya. Akhirnya selalu orang yang tak bersalah menjadi korban. Objeknya sekarang yaitu dua hotel yang memiliki tingkat keamanan terbaik di Indonesia.

Hal yang dilakukan segera bukan saja menangkap dan menghukum pelaku sesuai dengan perbuatannya, namun mengembalikan hak paling dasar dari masyarakat yakni rasa aman dalam mencapai atau meraih kehidupan yang layak ditambah memutus mata rantai terorisme.

Terorisme tidak identik dengan agama karena setiap agama tidak akan membenarkan nyawa tak berdosa melayang begitu saja, sedangkan terorisme sebaliknya karena itulah sebabnya teroris menjadi musuh dunia.

Memang sebelas tahun pasca runtuhnya Orde Baru aksi terorisme di Indonesia, makin subur dan berkembang pesat. Berbagai aksi terorisme bertujuan ingin merenggut kedamaian dan ketentraman terlihat jelas.

Namun yang perlu diperhatikan yakni bagaimana modus dan trik dari para teroris, makin canggih dalam mengelabui dan mengakali pihak keamanan. Tetapi yang anehnya beberapa kali pihak keamanan kita terbukti “kalah cepat”.

Ironinya, seolah kita tidak belajar dari sejarah. Padahal guru yang paling bijaksana adalah pengalaman sendiri. Kita masih berputar-putar pada pemulihan dan pengungkapan pasca kejadian, ditambah pencegahan semu dengan cara menambah kuantitas pihak keamanan, menambah alat yang supercanggih dan lain-lain.

Dan menumpuk semua masalah ke pundak yang berwenang. Memang Polri, Detaseman Khusus 88, BIN mempunyai keahlian memadai dengan jaringan yang tertata dan berpengalaman, ditambah sudah memperlihatkan hasil yang membanggakan dalam memutus mata rantai terorisme, namun semua itu belum cukup karena dari pengalaman beberapa tahun ke belakang, selalu terorisme “maju selangkah” dari pihak keamanan.

Untuk itulah, dibutuhkanlah sebuah cara yang ampuh dalam pemberantasan terorisme. Cara ini bukan saja berguna dalam menghilangkan lahan produktif lahirnya teroris, namun mampu memberikan rasa putus asa teroris, karena masyarakat berperan pro-aktif dalam mencegah aksi terorisme. Dengan pro-aktifnya masyarakat maka membuat para teroris sulit bergerak.

Keproaktifan masyarakat akan berbuah informasi berharga kepada pihak terkait yang mempunyai wewenang dalam menindak bila ditemukan kegiatan-kegiatan, ataupun gerakan yang diduga mengganggu stabilitas negeri dan merugikan banyak pihak.

Kerja sama antara pihak formal dan informal inilah yang perlu disosialisasikan dikembangkan dengan berbagai cara. Karena sesungguhnya cara inilah yang kurang dan belum diberdayakan secara maksimal dalam pemberantasan aksi terorisme.

Pasal 30 UUD 1945 sebenarnya telah mengariskan bahwa ada hak dan kewajiban setiap warga negara ikut serta membela negara dari serangan apapun termasuk terorisme.

Akhirnya dengan hal ini, bukan saja membuat negeri ini aman dan iklim ekonomi baik sehingga dapat mengobati penyakit klasik bangsa ini, namun jauh dari itu sebenarnya kita telah menjalankan apa yang digariskan oleh Pembukaan Undang- Undang Dasar alinea keempat yakni dapat melindungi segenap bangsa Indonesia. Semoga.

*** Mahasiswa Ilmu Sejarah, Unand Padang.

Oleh : Rudi Hartono ***

.

Banyak yang berpendapat bahwa hanya pemilihan legistatif dan pemilihan RI 1 dan 2 yang sudah berlalu beberapa hari ini adalah akhir dari serangkaian pesta rakyat sekali lima tahun ini. Namun, bagi kita yang sudah mengerti esensi dari berdemokrasi, maka menjaga hasil pilpres adalah salah satu instrumen vital yang wajib dijaga, dilindungi dan diawasi oleh segenap kekuatan bangsa.

Hasil pilpres adalah representrasi dari suara tuhan, vox populi vox dei (suara rakyat adalah suara tuhan). Jadi bila suara tuhan ini diselewengkan yang diwakili oleh suara rakyat, maka akan jadi apa bangsa ini?

Terlepas dari siapa yang menang, sekali atau dua putaran dan banyaknya dugaan kecurangan, namun menjaga hasil pilpres adalah kewajiban segenap bangsa. Dan ini tentu menjadi sebuah warisan berpolitik yang berharga dalam berdemokrasi bagi generasi selanjutnya sehingga sejarah yang ditinggalkan bisa menjadi referensi terdepan dan akurat.

Bila hasil pilpres tidak dijaga sebagaimana selayaknya, maka kejadian ini jelas mencederai sistem demokrasi yang ke-11 tahun yang sudah dijaga dengan berbagai tantangan dan resiko yang telah dihadang.

Tentu, pujian dan penghargaan dari bangsa lain sebagai “negeri mayotitas muslim yang sukses menggelar demokrasi” bukan membuat kita berbangga dan lupa daratan. Namun dibalik itu semua, tersimpan sebuah tanggung jawab besar bagi bangsa ini untuk menjaga dan mengembangkan demokrasi ke depan.

Menurut Ulf Sundahussen sistem demokrasi mengandung dua prinsip: kekebasan dan persamaan (Tamrin : 2005). Prinsip ini tidak hanya kita lihat secara linear namun ini bisa menjelaskan bahwa kita bisa menjaga dan melindungi sistem ini dengan segenap kemampuan yang kita punya lewat dua prinsip dasar demokrasi ini.

Dalam keadaan ini ada baiknya kita mengembangkan sikap kritis. Sikap kritis di sini mengisyaratkan sebuah usaha yang pro-aktif dari setiap warga negara dalam menjaga, melindungi dan menggiring hasil pilpres bukan menjadi warga negara yang re-aktif, selalu menunggu dan menunggu.

Dan tentunya, usaha menjaga hasil pemilu pilpres tidak kita tempuk ke pundak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat atau Daerah. Memang KPU sebagai pihak atau institusi resmi yang mempunyai wewenang khusus yang telah diatur dan dikuatkan oleh undang-undang no 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan pemilu, namun kita sebagai orang warga negara yang baik mempunyai kewajiban menjaga, melindungi dan mengawasi itu semua.

Akhirnya dengan segenap kekuatan bangsa, kita tidak hanya larut dan terbuai dengan pujian dan penghargaan dari bangsa lain, namun esensi dari berdemokrasi yakni menjaga suara rakyat dalam pilpres dapat tercapai. Semoga.

*** Mahasiswa Ilmu Sejarah

Oleh : Rudi Hartono ***

Terlepas dari makin baiknya hasil debat capres putaran kedua, dan mulai terlihat perbedaan gagasan antarsatu dan lain. Namun tidak dapat disembunyikan dan dipungkiri masih adanya kekecewaan tentang belum hadirnya suatu forum mampu membedah program capres yang akan terpilih secara dalam.

Idealnya debat bukan hanya menghadirkan tiga pasangan capres, penyampaian visi, misi dan program aksi ke depan bila terpilih, namun lebih dari itu, mampu menghadirkan suatu pencerahan, pembelajaran politik bagi semua masyarakat Indonesia yang akan memilih sehingga muara dari semua itu mampu merangsang lahir dan bertambahnya para pemilih rasional baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Debat ketiga ada baiknya, perlu sebuah gebrakan radikal yang tujuannya sesuai dengan substansi dari debat itu sendiri. Dan untuk itu perlu terjadi pertambahan dan perubahan format debat diantaranya. Pertama, perlu pemangkasan waktu. Ini bukan hanya tentang pemangkasan waktu penyampaian visi capres, namun yang terpenting waktu jedah yang selalu dikritik dan wajib dipotong pendek sehingga waktu tersebut dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk melihat secara jernih mana capres yang berkualitas disamping substansi dari debat terpenuhi.

Kedua, hadirkanlah seorang ataupun dua orang tamu istimewa sebagai sosok rahasia yang nanti bertugas mengejar jawaban-jawaban para kandidat saat dijajal pertanyaan yang sifatnya standar oleh moderator, sehingga makin menggali, mengekplorasi visi, misi, program-program aksi capres.

Diharapkan tamu istimewa ini diberi waktu yang lebih luas oleh moderator dari perubahan pertama untuk mengejar visi, misi, program-program putra-putri terbaik bangsa. Tentu tamu harus dirahasiakan dan dijaga kerahasiaannya sampai debat berjalan sehingga terlepas dari tekanan para capres ataupun tim sukses capres.

Kita dapat bercermin dari debat capres di Amerika Serikat. Moderator debat capres diberikan kepada seorang wartawan yang mempunyai rekam jejak dan reputasi yang tak perlu dipertanyakan lagi sehingga ia mampu menggali, mengekplorasi visi, misi dan program aksi yang kongkret dari capres (Sindo, 30 Juni 09).

Tentu kita tak perlu mencontoh seratus persen format debat capres Amerika. Siapapun boleh, profesi apapun bisa. Namun yang terpenting ia mampu menghadirkan hakikat dari debat capres seutuhnya.

Hasil dari dua perubahan itu, bukan hanya menghadirkan tontonan, pembelajaran politik yang mendidik dari putra-putri terbaik bangsa tentang cara berdemokrasi yang baik namun secara substansi debat sebagai referensi para pemilih hadir dan makin merangsang lahir dan berkembangnya para pemilih rasional.

Dengan demikian ke depan muara dari debat capres, makin besarnya kuantitas dan kualitas para pemilih rasional yang terlepas dari alasan-alasan primodial untuk menjatuhkan pilihannya. Semoga.

*** Mahasiswa Ilmu Sejarah Unand, Padang.

Oleh : Rudi Hartono ***

Publik tercengah, seolah tak percaya, melihat dan mendengar apa yang dialami seorang pasien rumah sakit yang ditahan akibat “keberaniannya” mengirim keluh-kesah kepada teman terdekat lewat di face-book. Ditambah kasus terbunuhnya seorang reporter media lokal di Bali. Pertanyaan adalah apa yang sedang terjadi?

Kasus pertama yang dialami Prita mengisyaratkan bahwa tidak menjamin di masa reformasi yang katanya, menjunjung tinggi hukum, hukum tidak memihak siapa akan menjamin perlindungan terhadap warga. Kedua, tak ada jaminan untuk seseorang di tahun ke sebelas reformasi bebas berekpresi dan ada jaminan bagi yang melanggar. Dalam kasus ini walaupun ia adalah pasien nyata-nyata dilindungi Undang-Undang tentang Perlindungan konsumen.

Prita dianggap melanggar UU ITE pasal 3 yang menegaskan bahwa seseorang yang melakukan pencemaran nama baik, menghina, melecehkan terhadap sat u institusi akan disangsi keras. Walaupun banyak yang menganggap UU ini merenggut kebebesan berekpresi masyarakat secara khusus di dunia maya (cyber-space).

Sedangkan kasus kedua yang dialami reporter di Bali yang menulis tentang kasus korupsi mensyaratkan bahwa kebebasan dan perlindungan yang digembar-gemborkan terhadap media masih jauh panggang dari api dan makin terenggut.

Sementara dalam berbagai diskusi dan seminar tentang reformasi paling tidak dapat kita simpulkan bahwa reformasi adalah sistim yang membuat rakyat menjadi otak sentral dari lahirnya kegiatan negara atau dalam artian lain semua aktifitas rakyat dari segala bidang dilindungi hukum asal tidak menimbulkan keresahan dan tidak berseberangan dengan hukum juga.

Hal ini dikuatkan oleh Ulf Sundahussen (Tamrin: 2005) berpendapat demokrasi menganut dua prinsip: kekebasan dan persamaan dengan konsep ini sebenarnya dua kasus ini tak akan pernah terjadi. Namun kenyataannya terjadi sehingga pertanyaannya reformasi apa yang sedang berkembang dan dikembangkan di negeri ini.

Sebenarnya UUD pasal 27 tahun 1945 menyatakan secara tegas di mata hukum tidak ada diskriminasi, tebang-pilih bagi warga negara dan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Mengenai kebebasan berpendapat, berserikat dan mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan juga sudah diatur pada pasal 28 UUD 1945. Alhasil kebebasan berekpresi dan berpendapat dan perlindungan hukum ibarat satu helaan nafas tak bisa dipisah satu sama lain dan kekuatannya kuat.

Maka dua kasus di atas memberikan warning bagi kita bahwa sebelas tahun reformasi bukan berarti perlindungan hukum dan kebebasan berekpresi telah berhasil dijalankan lalu membiarkan begitu saja dan menganggap semua telah sesuai.

Ke depan seharusnya kita mulai menggiring kembali proses demokratisasi agar tidak keluar jalur dan menyelamatkan hak dasar warga negara dengan salah satu jalan memilih calon pemimpin yang jelas ingin menegakkan dan menjunjung tinggi hak dasar bagi warga negara sehingga kejadian serupa tidak akan pernah terjadi ataupun terulang kembali.

Tanpa memilih pemimpin yang fokus terhadap dikembalikannya hak dasar warga negara yang sudah terenggut ini, maka jangan harap kejadian ini akan terhenti, malahan akan bertambah banyak. Semoga kejadian memilukan hati ini tidak terjadi lagi.

*** Mahasiswa Ilmu Sejarah, Unand.

Oleh : Rudi hartono G ***

Di media cetak dan elektronik banyak kita temui wacana berkembang lalu ditanggapi serius dan beragam oleh semua lapisan, tidak hanya masalah menyoal manuver politik capres, tetapi juga yang tak kalah hangat dan menyita perhatian yakni kasus masuknya kapal patroli Malaysia ke perairan Indonesia di Kalimantan Timur.

Tidak tanggung-tanggung kasus ini sebenarnya memang bukan “barang baru” bagi negeri serumpun ini. Dari kasus ini bisa diambil 2 hal yang bisa dipelajari. Pertama, makin dianggap entengnya kedaulatan Indonesia oleh negeri lain dalam kasus ini tentu Malaysia. Kedua, ada “permainan” dari elit dalam kasus ini.

Dalam hal ini penulis mencoba menjelaskan bentuk kedua yakni ada “permainan” dari elit. Memang bentuk kedua ini kurang muncul dipermukaan karena dianggap terlalu menganggap enteng masalah. Tetapi disinilah daya tariknya tulisan ini, masalah sensitif dilihat lain.

Memakai isu melanggar kedaulatan bangsa yang sarat semangat nasionalisme (paham cinta kebangsaan) memang bisa dianggap sebagai “terapi kejut” dikala ke-apatisan masyarakat terhadap nasib bangsa. Keapatisan masyarakat sudah terlihat telah lama terjadi. Lalu kenapa disebutkan permainan, ini bisa dijelaskan dari beberapa kali catatan tentang kasus ini, seperti yang dijelaskan di awal kasus ini bukan “barang baru” bagi negeri serumpun ditambah mengapa baru sekarang sangat diwadahinya oleh media (perlu diingat media juga salah satu alat politik- efektif).

Bila semua ini permainan elit apa tujuan dan manfatnya. Tentu jawabannya bisa dilihat bagaimana tingginya angka golput yakni 30 persen dalam pemilihan legislatif lalu. Angka ini jelas menggalahkan partai demokrat (SBY) sebagai pemenangnya (Kompas, mei 2009).

Tentu secara nyata kita sanggah bahwa 30 persen ini bukan semata-mata akibat keapatisan masyarakat terhadap negeri ini, namun angka besar adalah gabungan dari berbagai kasus diantaranya tercabutnya hak konstitusi masyarakat akibat masalah formal yakni tidak terdaftarnya masyarakat calon pemilih dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap).

Sebenarnya menurut Eep Saefulloh Fatah ada tiga kantung yang akan menjadi “ladang” dan bila digarap maka akan jadi kekuatan besar untuk menang. Pertama, pemilih rasional. Memang dalam hal ini jumlah pemilih rasional tidak besar tetapi ketidakpuasan golongan ini terhadap partai pilihannya dulu bisa dilihat dan bila di-akali maka “pindah ke lain hati” bukan hal yang mustahil. Kedua, golongan yang apatis terhadap nasib negeri ini. Dan ketiga yakni golongan yang tak masuk DPT.

Bila isu ini tentang kedaulatan negeri ini dikembangkan maka, dua golongan ini akan bisa digerakan, terlebih untuk golongan kedua. Kita tahu bahwa bangsa ini mempunyai sikap nasionalisme yang tinggi dan kasus ini bisa dianggap pemicu dan bila “dikelola dengan bisa” akan mendulang hasil yang kandidat.

Memang kalau golongan apatis ini jelas tidak perduli kepada nasib bangsa ini tetapi kalaulah masalah ini sudah menyinggung sikap cinta tanah air apalagi “musuh” jelas bukan bangsa sendiri, maka ceritanya kan lain.

Dan para tim sukses dan kandidat akan menanggapi masalah ini, dengan ungkapan seolah-olah “kalau begini terus mau jadi apa bangsa ini ke depan,” “muka negeri mau diletakkan ke mana,” maka kita perlu perubahan kepemimpinan karena masalah ini akibat salah asuh atau sebagainya tergantung pasangan atau tim suskses mana.

Bila melihat seolah dengan ungkapan “kaca mata kuda”maka pelecehan negeri ini adalah satu-satunya penyebab kejadian ini, padahal tidak juga. Dan dengan demikian bisa saja, isu perbatasan yang sarat nasionalisme ini bisa dikelola menjadi isu politik guna kenaikan tingkat keterpilihannya.

Lalu kita masyarakat bila ada isu serupa akan terjadi ke depan mampu melihatnya lebih komprehensif (menyeluruh). Dan semoga tidak terjadi apa-apa dan masalah ini bisa diselesaikan dengan jalan damai.

*** Mahasiswa Ilmu Sejarah, Unand.

Oleh : Rudi Hartono G***

Tanggal 2 Mei kemarin, ditunjuk sebagai hari pendidikan nasional, tetapi di saat yang sama timbul protes keras tentang bobroknya dunia pendidikan lewat kecurangan, isu tentang bocornya soal ujian dan kurang memihaknya pendidikan bagi sebagian besar masyarakat.

Terlepas dari semua protes di atas, hal yang paling hakiki dari manfaat dan guna pendidikan yakni apa tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam hal ini tentu mutu pendidikanlah syarat utama yang paling menentukan dalam mencapai tugas luhur ini. Sekarang memang mutu pendidikan mulai berbenah, diantaranya, mulai diperbarui infrastruktur yang berhubungan dengan mutu pendidikan dan ditingkatkannya standarisasi pendidikan.

Sebenarnya ada dua hal yang bisa menjadi indikator apakah mutu pendidikan sudah sesuai dengan harapan. Pertama, bagaimana hasil dari luaran dari dunia pendidikan. Mengenai hal ini tentu berhubungan dengan hasil dari setiap capaian dunia pendidikan yang berhubungan dengan angka-angka dan statistic mengenai perkembangan dunia pendidikan.

Kedua, bagaimana hasil dari dalaman dunia pendidikan tersebut. Dalaman dari pendidikan berhubungan dengan bagaimana dunia pendidikan menghasilkan lulusan yang mempunyai integritas tinggi yang bisa diandalkan dan juga berhubungan dengan norma-norma, prilaku, sikap.

Luaran dan dalaman dari dunia pendidikan ini bagaikan dua sisi mata uang, satu sama lain tak bisa dipisahkan begitu saja. Kalaulah luaran menjadi prioritas utama, maka dunia pendidikan makin tercoreng dengan “mafia pendidikan”. Capaian pendidikan makin lama makin tinggi, memberikan terbukanya pintu besar seluas-luasnya bagi oknum untuk “main belakang” demi keuntungan pribadi. Muara dari kekeliruan ini akan melahirkan insan pendidikan yang menghalalkan jalan apa saja.

Begitu juga sebaliknya bila hanya masalah dalaman dari dunia pendidikan menjadi tujuan akhir saja, maka sulit kita melihat dan menakar naik atau turunnya mutu pendidikan, sehingga tidak ada perbaikan dan evaluasi ke arah yang lebih baik.

Seharusnya sekarang, dunia pendidikan bukan saja berorientasi pada naiknya jumlah statistik kelulusan dan batas kelulusan siswa yang makin hari makin selangit. Kalaulah begitu saja, maka angka-angka, statistik-statistik hanya menjadi hiasan tanpa makna, pelepas malu, dan bemper dari sekian banyak kasus yang mencoreng dunia pendidikan.

Bila dua hal ini sudah dipahami dan dijalankan tanpa meninggal satu dari lainnya bagai satu helaan nafas, maka apa yang diharapkan dalam dunia pendidikan makin memperoleh titik terang, dan tujuan penting dari dunia pendidikan yakni mencerdaskan kehidupan bangsa akan segera kita rasakan.

Akankah semua itu bisa terwujud dalam waktu dekat, semoga.

*** mahasiswa Ilmu Sajarah, Unand, Padang.

Oleh : Rudi Hartono ***

Isu tentang Capres dan Cawapres, sekarang sudah mampu menutupi isu hangat seperti masalah krisis global dan flu babi di Indonesia ini, sehingga media menempatkan isu ini di awal cerita. Alhasil media cetak dan elektronik sangat banyak menyediakan “lahan” untuk membahas peta perpolitikan ke depan. Diantara isu yang diangkat seperti membahas tentang berapa pasang konstentan yang ingin berebut kursi panas namun basah ini, siapa yang akan mendampingi siapa dan terakhir analisis tentang kontestan mana yang akan menjadi pemimpin tertinggi di negeri Indonesia ini 5 tahun mendatang.

Elite-elite negara ini mulai sibuk melakukan komunikasi politik (tawar-menawar keuntungan) ke partai yang bisa atau sejalan dengan garis kebijakan, disitulah letak “resiko demokrasi” di mana semua serba dirahasiakan, tertutup dan hanya 4 mata untuk menentukan semuanya. Namun keluarannya seolah ingin menjadikan rakyat sejahtera tidak kurang terhitung 2 bulan lagi.

Namun pada kesempatan terbatas ini penulis mencoba menyajikan, analisis tentang beberapa nama yang dianggap akan berkopetensi dalam perebutan kursi RI 1 dan 2 lewat 4 pasang calon walaupun kemungkinan agak kecil dan tipis.

Untuk menganalisis kekuatan pasangan ini, maka dibutuhkan dua cara yakni kekuatan pasangan dan kekuatan lawan.

1. M. Jusuf Kalla dan (Purn) Wiranto

Pasangan inilah yang pertama kalinya mendeklarasikan dirinya sebagai kontestan dalam mengikuti pesta rakyat ini. Kontestan mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya yang melatarbelakangi bersatunya, kedua elit yang pernah bertarung lebih kurang 5 tahun lalu.

Pemimpin yang dibutuhkan dari negeri ini adalah pemmpin yang mengerti masalah, tahu solusi dan mampu mengeksekusi cepat, ungkap Wiranto (Metro TV). Dengan pernyataan ini sebenarnya, secara tidak langsung ia menjelaskan bahwa pemimpin dahulu (SBY+JK) kurang mengerti masalah, tak mampu menjalankan solusi dan tak cepat mengambil keputusan (tegas). Lalu apakah ini bukan boomerang bagi pasangan ini.

Namun dibalik semua itu kelemahan dari pasangan ini tentu ada, yang sedikit memerhatikan bahwa pasangan ini baru intensif melakukan hubungan setelah lamaran Golkar yang mengusung JK ditolak Domokrat (SBY). Sehingga bila pasangan ini terpilih akan seperti SBY-JK di awal pemerintahan yakni ada saling kecurigaan satu sama lain (tidak akur). Tetapi kelemahan serupa tidak bisa dihindari oleh kontestan lainnya, sehingga melahirkan pasangan premature.

Ditambah JK adalah seorang yang menganut paham Neo –Liberalisme sebagai indikatornya masalah privatisasi. Privatisasi adalah cara terbaik untuk berkembang (paling tidak dilihat dalam argumennya yang membela penjualan asset GI, dan Krakatau Stell) sehingga di mata masyarakat yang melek politik dan kritis Kalla sosok yang menginginkan pemerintah hanya sebagai “wasit”. Sedangkan Wiranto secara garis besar sering dihancurkan oleh isu pelanggran HAM berat di Tim-Tim.

Telepas dari plus-minusnya pasangan ini, diperlukan konsep kampanye yang jelas, dan berbeda dari yang lain sehingga menyentuh kebutuhan rakyat yang tak ngoyo. Alhasil bisa mendongkrak keterpilahannya. Dan ini tak terkecuali hanya untuk pasangan ini saja.

2. SBY – Manusia X

Inilah puncak dari argument bahwa SBY orang tak tegas (ragu-ragu) karena sampai hari ini belum ada nama yang akan diambil sebagai pendampingnya sebagai calon kontestan. Padahal menurut survey LSI bahwa SBY merupakan tokoh yang paling tinggi tingkat keterpilihannya melebihi elite-elite lain, sehingga siapa pun pendampingnya kelak, tidak akan mengurangi ketenarannya.

Disisi lain, terlihat disini, bahwa SBY mempunyai pandangan maju dan luas, bahwa ia tidak menginginkan “blunder” kedua kalinya karena belajar pengalaman terdahulu memilih JK yang disebut Ahmad Syafii Maarif adalah “the real President” (menghina diakhir kepemimpinannya, bahwa ia mampu lebih cepat, lebih baik) alhasil ia menciptakan JK menjadi lawan besar dan berarti.

Alhasil sekarang SBY mencari pendamping yang tak seperti istilah “membesarkan anak macan” lalu setelah itu menggigit. Namun disinilah dilemanya. Bila memilih 3 calon (yang digembar-gembor media) yang diajukan PKS maka hal di atas kemungkinan besar terjadi. Karena menurut Data PKS satu-satunya partai yang mengalami kenaikan, di pemilihan legistatif ini kecuali Demokrat. Sehingga bila memilih diantara 3 calon PKS maka 2014 calon PKS akan menjadi batu sandungan untuk regenerasi SBY di Demokrat. Disamping tiga tokoh ini tidak membuat kepemimpinan SBY kalau nantinya berlanjut tak bewarna.

Terakhir calon Cawapres PAN dan PKB nantinya, maka akan membuat kecemburuan dari PKS yang nilai tawarnya lebih tinggi, ditambah calon PAN Hatta Rajasa tingkat keterpilihan kurang, dan tak dikenal public. Walaupun ia adalah ketua Alumni ITB dan termasuk elite di ICMI. Disamping itu calon PKB yakni Muhaimin dari awal sudah memperlihatkan keinginannya melanjutkan koalisi dengan Domokrat dan menjadi pendamping SBY, namun Muhaimin sosok pemimpin yang kharismatik ini terlihat bahwa Fatwa Gus dur terhadap pemilih di Jatim tentang PKB Muhaimin tak didengarkan sehingga, Muhaimin sosok yang ditakutkan oleh SBY bila mendampinginya.

Idealnya SBY memilih calon yang mengerti dan paham tentang masalah yang sudah beradadi tengah-tengah negeri ini yakni masalah krisis ekonomi global, tetapi partai sahabat Demokrat tidak mencalonkan elite yang peham tentang masalah ini.

3. Megawati – Manusia Y

Megawati sampai sekarang masih mencoba menarik dan mencari elite lain yang bisa mendongkrak popularitasnya. Prabowo Subianto (PS) adalah salah satu tokoh yang santer terdengar, namun partai Gerindra mengisyaratkan bahwa PS adalah sosok yang mempunyai modal social, financial yang cukup tinggi sehingga akan kehilangan momentum bila tak menjadi Capres. Terlepas dari semua itu pasangan sipil dan eks militer jelas menjanjikan.

Ataukah Hamengku Buwono X (HB X) adalah tokoh yang mau menurunkan menjadi Cawapres dengan resiko ia dianggap tidak konsisten dengan deklarasi sebagai Capres. Bila HB X turun seperti realitas politik yang menimpa Wiranto, maka ini adalah pasangan yang jelas ditakutkan SBY melebihi JK-Wiranto.

Inilah dilema dari Mega bila mundur sebagai Cawapres jelas tidak mungkin tetapi elite yang seperti PS tidak ditemukan. Mega adalah tokoh fenomenal pada tahun 1999 tetapi nama besar bapaknya tak mampu menyelamatkannya lagi. Sekarang pemilih telah kritis, pemilih aktif dan bisa mengingat kesalahan stategis yang pernah dilakukan oleh Megawati sewaktu menjadi orang RI 1 dulu.

Dibalik semua itu ada baiknya Mega mencari sosok lain ditubuh partainya bila tidak ingin pemilih partainya pada pemilihan legislatif tak lari ke partai lain karena sosok Mega sudah tak fenomenal lain, walaupun kemungkinan itu kecil, tetapi paling tidak survey-survey LSI, LP3IS mengatakan bahwa Mega adalah sosok yang mempunyai tingkat keterpilahan yang mampu menyaingi SBY.

4. Prabowo Subianto – Manusia Z

Seperti yang dijelaskan diawal bahwa PS mempunyai modal social, financial yang jelas diperhitungkan sehingga untuk membuat ia makin terkenal, tentu bukan hal yang sulit. Ditambah kaum petani dan nelayan adalah golongan massa loyal PS.

Mengenai pasangan PS tentu yang paling santer terdengar yakni Sutrisno Bachir (SB). Pasangan yang mempunyai kesamaan yakni seoarang pengusaha sukses, terbukti pada awalnya SB mulai dikenal masyarakat lewat iklannya yang fernomenal.

Tetapi pertanyaan berikutnya apakah PAN mau menerima bahwa partainya yang besar harus mengalah dengan partai yang memeliki hanya 4 persen suara di parlemen (Perhitungan KPU, sementara). Di samping melawan pada sosok Amien Rais yang dianggap sebagai pahlawan reformasi dan sosok pendiri partai atau istilah Tamrin (2005) Amien adalah “muazin dari reformasi”.

Sedikit tentang wacana menarik, apa yang disampaikan Eep Saifollah perlu direnungkan sebenarnya yang perlu diluruskan dan sering tidak kelihatan bahwa SBY adalah sosok yang pasti menang, dan pasti menang sebelum pemilihan karena dikuatkan oleh survey-survey ada ada. Sehingga partai yang berseberangan sudah dihakimi akan menjadi oposisi. Tetapi coba pikirkan bahwa apakah SBY sosok yang begitu fenomenal, sehingga tidak ada sosok lain yang mampu menyaingi atau lawan SBY yang tidak sepadan (sekelas) dengannya, sehingga ia menang mudah.

Terlepas dari semua tokoh ini, sebenarnya reformasi adalah satu sistim yang perlu diingat, sebagai sistim yang banyak risiko, yang paling riskan karena pasangan, ataupun kontestan yang maju semuanya sangat instan dan sesuatu yang instan jelas nantinya, ke depannya tidaklah baik apalagi ini meyangkut nasib 230 juta penduduk Indonesia.

Sehingga garis kebijakan dari partai yang berkualisi dibangunan dengan SKS (Sistim Kebut Semalam) sehingga jelas garis kebijakan kabur dan tak menyentuh kebutuhan mendesak dari rakyat. Namun lewat jargon politik seolah ke depan akan lebih baik, lebih cepat dan mampu melahirkan perubahan tetapi perubahan yang mana lebih cepat meroket ke dasar, atau perubahan yang lebih buruk. Maka dibutuhkanlah pemilih aktif yang bisa menganalisis mana sosok yang lebih baik diantara yang ada. Di samping kaum intelektual jangan hanya berpangku tangan menunggu sosialisasi KPU masih banyak “pekerjaan rumah” pasca pemilu legislatif.

Terakhir ada baiknya ke depan ada pasangan independen bukan dari partai politik, sehingga kampanye menyentuh, berbeda dan bisa menghadirkan harapan kita semua. Tetapi ini semua masih tersandung masalah legalitas.

*** Mahasiswa ilmu Sejarah.